Rumah Shaleh

Berbagi Untuk Negeri

Menyambut Lima Hari Sekolah



Tahun ajaran 2017/2018 tinggal sebentar lagi namun polemik lima hari sekolah (LHS) masih belum juga tuntas. Pidato K.H. Ma’ruf Amin ditemani Mendikbud Muhadjir Effendy di Istana Negara ternyata tidak memadamkan bara diantara pro kontra tentang lima hari sekolah bahkan kini malah terkesan membenturkan Muhammadiyah dan NU. Masih berkepanjangannya polemik ini tidak lepas dari belum batalnya Permendikbud No. 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah, hal itu dikarenakan Perpres yang dikatakan akan memperkuat (sebagian lagi menyatakan membatalkan) permendikbud tersebut belum juga dikeluarkan. Polemik LHS awalnya tidak lepas dari isu yang menyatakan bahwa LHS merupakan full day school dan kemudian ditambah bumbu akan menghilangnya mata pelajaran agama.

Dalam banyak kesempatan Mendikbud mengatakan bahwa LHS bukan full day school selain itu juga dalam jumpa pers dikatakan LHS akan diganti dengan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) namun ternyata tidak juga menjadi akhir dari perbincangan. PPK sendiri bukanlah sesuatu yang baru karena sejak tahun 2016 sudah dilaksanakan di banyak sekolah namun masih dalam tahap ujicoba. Namun saya percaya bahwa lima hari sekolah akan tetap dilaksanakan karena LHS sendiri merupakan bagian dari program PPK. Selain LHS, ada empat faktor lain yang menjadi pendukung utama dalam program PPK yaitu; kewajiban delapan  jam guru di sekolah (PP No.19/2017 Tentang Guru), Revitalisasi peran kepala sekolah, Revitalisasi Komite Sekolah (Permendikbud No.75/2016 tentang Komite Sekolah), dan penguatan ekosistem pendidikan. Selain itu LHS juga merupakan bagian dari menyelaraskan hari kerja guru dengan hari kerja PNS (Keppres No. 68/1995).

Banyak pihak tidak setuju dengan rencana lima hari sekolah yang menginginkan delapan jam dalam sehari sebagaimana yang termaktub pada pasal 2 ayat 1 Permendikbud No. 23 Tahun 2017 yang berbunyi “Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.” Delapan jam di sekolah tentunya akan dimaknai bahwa peserta didik akan terkurung dalam lingkungan sekolah, apalagi dalam salah satu slide penjelasan kemdikbud tentang LHS dipaparkan tentang contoh jadwal pelajaran SMP yang dimulai dari jam 06.50 sampai 15.00 untuk hari senin hingga kamis sedangkan jumat dimulai dari jam 07.00 sampai 15.30. Dalam rentang delapan jam tersebut akan dilaksanakan tiga kegiatan sekolah sekaligus mulai dari intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Sebagaimana diungkap pada alenia pertama, belum dibatalkannya permendikbud tentang hari sekolah tentunya menjadi buah simalakama bagi sekolah, ada sekolah yang tetap berniat melaksanakan lima hari sekolah karena merasa mampu dari segi guru dan fasilitas serta transportasi, tetapi ada juga yang merasa keberatan. Namun hal itu seharusnya tidak masalah karena LHS sendiri tidak diwajibkan bagi sekolah yang tidak mampu. Terlepas dari berbagai sintimen negatif terhadap LHS. Lima hari sekolah tentunya akan menjadikan sekolah lebih kompetitif karena akan menjadi ajang kreativitas bagi para guru, bagaimana mereka bisa memperlakukan kelas dan sekolah agar tidak menjadi tempat yang membosankan. Merubah sekolah menjadi rumah kedua bagi para peserta didik. Membuat para guru mencari sumber belajar lain dan berkolaborasi dengan hal itu hingga menghasilan pembelajaran kreatif dan inovatif dan tentunya akan lebih banyak melakukan pembelajaran di luar kelas, tidak hanya terpaku dalam kelas. Karena bukan hanya siswa saja yang akan mengalami kejenuhan, tentu para gurunya juga akan mengalami hal itu, kalau tidak ada kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Delapan jam hanya dengan metode ceramah hanya akan berakhir dengan keringnya air liur.

Menata LHS

LHS harus bersifat situasional karena bagaimanapun juga LHS terlihat lebih mengarah kepada pendidikan kotasentris dan belum mengakomodir permasalahan di desa. LHS cocok digunakan untuk sekolah diperkotaan, dimana mayoritas orangtua peserta didik adalah pekerja, baik PNS maupun pegawai swasta. LHS harus lebih melihat karakter peserta didik, orangtua, serta lingkungan sekolah dan ini perlu kajian lebih mendalam. LHS tidak bisa dipaksakan untuk sekolah-sekolah pinggiran walaupun kesiapan sumber daya pada sekolah dan akses transportasi sudah memadai karena sekolah tidak hanya masalah guru dan transportasi tapi juga lingkungan sekolah terutama adat dan budayanya. Ada banyak siswa yang ketika pulang sekolah harus menjadi tulang punggung keluarga, bekerja hingga larut malam. Ada juga yang mesti menjaga adik-adiknya sementara orangtuanya harus pergi bekerja. Permasalahan siswa semacam itu tentunya tidak bisa diselesaikan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.

Pemaksaan terhadap guru agar menjalankan kewajiban yang ditentukan pemerintah sudah sewajarnya juga diikuti dengan penghargaan terhadap guru itu sendiri terutama kesejahteraan mereka. Ada banyak guru honor yang akan menjadi bagian dari LHS dan tentunya sedikit banyak itu akan membuat mereka kehilangan waktu untuk mencari pekerjaan tambahan dan pemerintah harus bisa membantu mengatasi hal itu. Selain itu, seringkali pendidikan yang dilaksanakan di negeri ini berkiblat pada suatu negara namun lupa mengambil contoh bagaimana kebijakan negara tersebut dalam menghargai guru.Kebijakan pendidikan yang hampir selalu berubah di setiap jabatan menteri pendidikan tentunya menyulitkan banyak guru. Kebijakan LHS inipun diharapkan menjadi sebuah kebijakan yang tepat, jangan sampai ketika menteri berganti maka tiba-tiba kebijakan berubah lagi. Tujuan pendidikan akan menjadi sulit tercapai kalau selalu berubah-ubah karena para guru yang menjadi garda terdepan dalam pendidikan akan bingung dengan berbagai rencana dan kebijakan.

Selain itu, penguatan pendidikan karakter yang menjadi tujuan utama dalam LHS tidak hanya bisa dibebankan kepada guru karena karakter siswa tidak hanya dipengaruhi oleh satu pihak tapi banyak pihak mulai dari orangtua, lingkungan masyarakat, pejabat, hingga media massa. Karakter yang digadang-gadang di sekolah hanya akan menjadi sebuah anomali ketika fakta di lapangan serta terjangan berita, baik media cetak, media eletronik terlebih lagi media sosial memberikan contoh berkebalikan dengan karakter yang diajarkan tentunya akan menjadi sebuah keniscayaan.

Organisasi profesi guru diharapkan juga lebih berperan dalam mensosialisasikan setiap kebijakan pemerintah, tidak hanya sekedar menjadi sebuah wadah berkumpul teman seprofesi tapi mampu memberikan motivasi dan inspirasi bagi semua guru. Organisasi profesi guru harus lebih aktif dalam menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi guru, terlebih kebijakan LHS yang bagi sebagian guru memberatkan karena ada ungkapan anak urang seharian dilajari, anak saurang kada ingat lagi.





The Author

shaleh

Seorang #Father #Teacher #Blogger #ContentWriter | Suka membaca | Bagian Guru Blogger Indonesia | Lulusan Universitas Negeri Lambung Mangkurat’08 & Universitas Negeri Surabaya’16. Lengkapnya hubungi saya disini

Leave a Reply

© 2014 Powered by rumahshaleh - sitemap